REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, penerimaan Pemerintah Provinsi DKI terutama dari retribusi parkir belum maksimal.

"Sampai dengan saat ini, masih terjadi banyak kebocoran dari segi retribusi parkir sehingga penerimaannya belum bisa maksimal. Kebocoran ini lah yang harus dicegah," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan atau on the street di wilayah Ibu Kota diperkirakan dapat mencapai hingga Rp1,9 triliun per tahun.

"Tahun lalu saja, pendapatan retribusi parkir dari 400 lokasi parkir on the street di wilayah Kota Jakarta hanya mencapai Rp 7,8 miliar. Padahal sebetulnya potensi parkir disini bisa mencapai Rp 1,9 triliun. Masih banyak yang bocor," ujar Ahok.

Lebih lanjut dia menuturkan kebocoran penerimaan retribusi parkir tepi jalan dapat dicegah dengan menggunakan teknologi atau yang lebih dikenal dengan mesin parkir meter.

Dia menyebutkan contoh kasus yang pernah terjadi, yakni parkir on the street di kawasan Jalan Sabang, sebelum menggunakan parkir meter hanya didapat Rp 500 ribu per hari, namun setelah memakai mesin parkir meter, pendapatan pun mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 12 juta per hari.

"Selain di Jalan Sabang, hal yang serupa juga terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang penerimannya sehari hanya Rp 1 juta menjadi sekitar Rp 50 juta per hari," tutur Ahok.

Karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu pun bertekad untuk memasang mesin-mesin parkir meter di seluruh lokasi parkir on the street di wilayah ibu kota, sehingga tidak ada lagi kebocoran dalam penerimaan retribusi parkir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika