REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menilai menteri yang berlatar belakang nonparpol alias profesional tidak benar-benar menunjukkan keberhasilannya.
"Yang profesional ini, juga sebenarnya gak profesional. Lihat saja kinerjanya," kata Masionton saat ditemui di komplek Parlemen, Senin (29/6).
Saat ini, dari 34 pembantu presiden kursi profesional sebanyak 18 menteri. Selebihnya, 16 adalah jatah empat parpol pendukung Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PPP versi mukhtamar Surabaya.
Ia pun menyarankan jika reshuffle benar-benar dilakukan, maka presiden sebaiknya memilih calon dengan latar belakang parpol dan memangkas jatah untuk kelompok profesional.
Menurutnya, menteri nonpartai tak punya tanggung jawab dalam bekerja. Hal itu akan berbeda dengan menteri dari parpol yang diyakini lebih bertanggung jawab.
"Sebab, keberhasilan ataupun kegagalan menteri tersebut, akan mempengaruhi reputasi parpol asal menteri tersebut," katanya.
Pun kata dia, dengan mengambil menteri dari parpol, lebih menguntungkan pemerintah. Setidaknya dari aspek politik. Sebab dikatakan dia, seluruh kegiatan pemerintahan sejatinya membutuhkan sokongan politik dari Parlemen. Sementara suara di DPR, merupakan suara murni partai politik.
Diapun menyampaikan, komposisi kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sulit stabil. Hal tersebut lantaran, dominasi menteri profesional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika