REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyarankan agar perombakan kabinet mengikis jatah kelompok profesional atau nonpartai. Dikatakan anggota Komisi III itu, menteri nonpartai, tak punya tanggung jawab d-alam berkinerja.
Padahal, dikatakan olehnya, keberhasilan atau kegagalan di pemerintahan membawa dampak bagi parpol.
"Yang profesional ini, juga sebenarnya gak profesional. Lihat saja kinerjanya," kata Masionton saat ditemui di komplek Parlemen, Senin (29/6).
Akan berbeda kata dia dengan menteri dari parpol. Menurut dia, menteri dari parpol lebih punya tanggung jawab dalam bekerja. Sebab, keberhasilan ataupun kegagalan menteri tersebut, akan mempengaruhi reputasi parpol asal menteri tersebut.
Pun kata dia, dengan mengambil menteri dari parpol, lebih menguntungkan pemerintah. Setidaknya dari aspek politik. Sebab dikatakan dia, seluruh kegiatan pemerintahan sejatinya membutuhkan sokongan politik dari Parlemen. Sementara suara di DPR, merupakan suara murni partai politik.
Diapun menyampaikan, komposisi kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sulit stabil. Hal tersebut lantaran, dominasi menteri profesional.
Saat ini, dari 34 pembantu presiden kursi profesional sebanyak 18 menteri. Selebihnya, 16 adalah jatah empat parpol pendukung Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PPP versi mukhtamar Surabaya.
Komposisi itu dikatakan Masinton berpengaruh terkait komunikasi politik antara pemerintah dan DPR. Masinton menyarankan agar presiden mempertimbangkan menambah jatah kursi menteri dari parpol jika menghendaki untuk perombakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika