REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyesalkan ada menteri di Kabinet Kerja yang menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo, saat di sebuah acara.
"Saya mendengar dan membaca rekaman soal yang menjelek-jelekan Presiden, dan itu sangat disesalkan," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (29/6).
Dia menyesalkan tindakan itu karena dilakukan oleh pembantu presiden. Namun, dia enggan menyebut inisial nama menteri tersebut, karena tidak pantas dirinya membeberkan hal tersebut. "Karena itu saya tidak mau berbicara (isi pembicaraan yang menjelek-jelekan Presiden)," ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan menteri yang menjelek-jelekan presiden itu berjumlah satu orang yang dikatakan dihadapan penonton dalam sebuah acara. Dia meyakini Presiden Jokowi sudah mengetahui hal tersebut, dan akan diselesaikannya dengan cara presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden (mencopot menteri yang menjelek-jelekan presiden)," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya sinyalemen dalam tubuh Kabinet Kerja tidak kompak, khususnya di antara para menteri. "(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden)," kata Tjahjo di Jakarta, Ahad (28/6) malam.
Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut. Dia memperingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing.
"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," tegasnya.
Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika