REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai kebijakan pemerintah menghentikan pembahasan kenaikan dana parpol sebanyak 10 kali lipat adalah langkah yang bijak.

"Dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang melambat dan kenaikan bahan-bahan pokok jelang lebaran, sangat bijak," kata Zulkifli di kediaman dinas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6).

Menurutnya dengan penghentian pembahasan itu, sangat bijak jika pemerintah fokus untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok dan menurunkan harga-harga bahan pokok ketimbang menguras energi untuk membahas dana parpol. "Fokus kita bagaimana ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan rakyat, harga terjangkau," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Zulkifli, isu dana parpol itu lebih baik nanti jika ekonomi sudah membaik dan semua harga kebutuhan sudah stabil. "Menurut saya pada saatnya diperlukan ya silahkan saja diteruskan," ujar Zulkifli.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya usulan dana partai tidak harus ditingkatkan yang terpenting adalah membuat regulasi agar berpolitik itu tidak harus berbiaya tinggi.

"Kemarin kan Mendagri yang mengusulkan sendiri bahkan mau dinaikan 10 kali lipat, menurut saya buat aturan untuk mengajukan perubahan undang-undang agar dicapai cara berpolitik yang murah, pemilu dan pilkada," kata Hidayat.

Dia juga menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan dan meminta anggaran dana bantuan partai apalagi sampai 10 kali lipat. "Yang pasti PKS tidak pernah meminta dan mengusulkan peningkatan anggaran dana parpol ini. Bahkan saya aneh pemerintah yang mengusulkan dan mereka juga yang tidak meneruskan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika