REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Western Quick Fleet Response (WFQR) atau satuan tugas khusus yang bertugas melakukan pengamanan di perairan Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan terbukti mampu menekan upaya perompakan di sekitar Selat Malaka. Dibentuk pada awal tahun ini, WFQR berada di bawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar).

Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, pola kerja WFQR itu adalah melakukan kesiap-siagaan dalam menindak semua situasi atau kondisi yang mencurigakan di wilayah perairan Selat Malaka. ''Misalnya ada laporan-laporan kecurigaan akan dirampok, kami selalu standby di daerah itu. Sehingga kami bisa dihubungi dan bisa merecheck ke kapal itu,'' ujar Ade saat menerima wartawan di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (27/6).

Ade menambahkan, dalam upaya pengamanan di wilayah perairan, kerjasama juga dilakukan dengan otoritas keamanan negara tetangga, seperti Malaysia lewat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Terakhir, kerja sama itu terjalin apik saat WFQR dan APMM terlibat dalam upaya pencarian kapal tanker milik Malaysia, MT Orkin Harmony, yang sempai dibajak pada beberapa waktu lalu.

KSAL mengakui, kinerja yang ditunjukan WFQR atau tim reaksi cepat itu sudah cukup efektif dalam menekan aksi pembajakan, khususnya di sekitar Selat Malaka. ''Bagus kok. Saya sudah nanya, dari pengalaman Pangarmabar, Western Fleet Response ini seringkali dapat laporan International Maritime Bureau. Kami langsung tindaklanjuti, kami cek, dan sementara pengecekan nihil. Ada kejadian-kejadian apaun di wilayah perairan, mereka bisa (menangani dengan cepat,'' ujar Ade.

Bahkan, belajar dari keberhasilan WFQR menekan upaya kejahatan dan perompakan di wilayah perairan Selat Malaka, Ade mengungkapkan, pihak Malaysia berniat membangun satuan serupa. Memang jika dibandingkan dengan negara tetangga dan di regional, baru Indonesia yang memiliki pengembangan satuan dengan tugas khusus seperti ini. ''Untuk sementara, kami yang establish. Malaysia, dari laporan Pangarmabar, juga akan mengaktifkan satuan seperti itu,'' tutur Ade.

Terkait potensi kerja sama patroli pengamanan yang dilakukan antara WFQR dan APMM pada masa mendatang, Ade menjelaskan, sebenarnya sudah ada pembicaraan dengan pihak Malaysia soal kelanjutan kerja sama itu. Namun, kerja sama itu tidak akan saling melintasi perbatasan wiayah negara masing-masing dan harus sesuai dengan koordinat patroli yang dimiliki masing-masing pihak.

Kendati begitu,bukan tidak mungkin pada masa mendatang ada kerjasama yang lebih intensif. ''Ada kemungkinan untuk mengekfektifkan komunikasi dan juga penguatan infrastruktur untuk patroli, seperti surveilance dan pertukaran informasi intelijen,'' tutur mantan Kasum TNI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika