REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi hingga ratusan kasus di Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian serupa dilaporkan terjadi pula di sejumlah daerah lain, antara lain Tana Toraja, Kabupaten Agam, dan Jombang.

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG sempat dilaporkan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara dan Papua.

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama, mengatakan rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan perlu mendapat perhatian serius dan dilakukan secara sistematis agar kasus serupa tidak terus berulang.

Tjandra menyebut perhatian terhadap keamanan pangan sejalan dengan pesan yang disampaikan World Health Organization (WHO) pada 4 Juni 2026 melalui laman resminya mengenai food safety atau keamanan pangan. WHO, kata dia, menekankan bahwa negara-negara perlu memberikan prioritas terhadap keamanan pangan melalui tiga hal utama.

"Pertama, membuat kebijakan yang benar-benar berbasis bukti ilmiah (evidence-based policies). Hal ini tentu dapat dilakukan dengan melibatkan pakar yang terkait," kata Tjandra dalam keterangannya pada Jumat (4/9/2026). 

Kedua, Tjandra mendorong pemerintah perlu menetapkan kerangka aturan yang sesuai dengan risiko yang ada atau risk-based. Menurut Tjandra, kerangka tersebut juga harus cukup fleksibel dalam penerapannya sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dan risiko yang dihadapi.

"Ketiga, mengimplementasikan sistem keamanan pangan secara baik," ujar Tjandra.

Tjandra menilai keamanan pangan tidak dapat dipisahkan dari aspek gizi dan ketahanan pangan. Ketiganya, menurut dia, memiliki keterkaitan yang erat sehingga perlu ditangani secara terpadu.

"WHO juga menyatakan bahwa keamanan pangan, gizi dan ketahanan pangan itu terkait satu dengan yang lain," ujar Tjandra.

Tjandra juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang dalam memastikan keamanan pangan. Jika sebelumnya dikenal konsep from farm to plate, kini juga diperkenalkan konsep from production to consumption.

Menurut Tjandra, pendekatan tersebut menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga makanan dikonsumsi.

Dalam konteks program MBG yang menjangkau masyarakat dalam jumlah besar, penerapan prinsip keamanan pangan menjadi semakin penting. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan dan pengolahan bahan pangan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat, perlu menjadi bagian dari sistem pengawasan.

Tjandra kembali mengingatkan pentingnya penerapan pedoman WHO Five Keys To Safer Food dan WHO Five Keys To Growing Safer Fruits And Vegetables.

"Kedua pedoman tersebut telah beberapa kali disampaikannya dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya keracunan," ujar Tjandra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika