REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan revisi Undang-Undang (UU) KPK belum bisa dilaksanakan jika belum ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, yakni Presiden.

Jika pemerintah tidak menghendaki rancangan atau revisi UU KPK tersebut, lanjutnya, maka sebaiknya tidak disetujui. "Rancangan UU baru bisa menjadi UU jika disetujui bersama antara DPR dengan pemerintah. Itu sebabnya ada harus ada pembahasan dan persetujuan bersama," jelas Jimly pada Republika, Kamis (25/6).

Jadi, tambahnya, tidak mungkin ada rancanagan UU, lalu menjadi UU, jika tidak dibahas dan disepakati bersama dengan Presiden. Dan jika Presiden tidak menghendaki adanya revisi, maka tidak bisa ditetapkan menjadi UU.

"Tidak bisa dipaksaan jika Presiden tidak mau. Harus menyatakan setuju dulu, baru dibahas bersama," tegasnya.

Karena itu, Jimly mengatakan, kekuasaan Presiden sangat kuat dalam pembuatan UU. DPR dan Presiden, lanjutnya, harus bersepakat dalam hal ini. Sebelumnya, Revisi UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2015. Namun, Presiden Jokowi menyatakan menolak revisi UU KPK tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika