REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, penunjukan wakil panglima TNI akan melalui mekanisme Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).
"Ini kita sebentar lagi akan wanjakti. Mungkin minggu depan. Kita akan menyiapkan manakala keppres turun," kata Panglima TNI usai memberikan bantuan keramik tahap III kepada prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/6).
Moeldoko mengatakan akan berdiskusi dengan kepala staf angkatan, rumusan dan penjenjangan wakil panglima TNI.
"Bisa jadi apakah mantan kepala staf atau kepala staf setelah itu jadi wakil panglima TNI, atau bisa orang yang nantinya disiapkan menjadi kepala staf angkatan," katanya.
Disinggung soal payung hukum pembentukan wakil panglima, Moeldoko mengaku, telah mengirimkan rancangan keputusan presiden (keppres) kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara (Sekneg), termasuk mengantongi nama terkait sosok yang bakal mengisi jabatan tersebut.
Namun sayangnya, Moeldoko enggan memberikan nama atau bahkan inisialnya.
"Yang pasti, kami punya calon yang cukup banyak," kata Moeldoko.
Ia menjelaskan, latar belakang Panglima TNI mengusulkan dibentuknya wakil panglima adalah karena melihat ancaman. Setelah dilakukan analisis atas perkembangan lingkungan strategis, pihaknya kemudian membuat rumusan soal ancaman ke depan yang bakal dihadapi.
"Ancaman ke depan seperti itu, maka kita harus melihat lagi organisasi kita seperti apa, perlu ada adjustment atau penyesuaian atas perubahan lingkungan itu, maka organisasi itu dilihat lagi. Oh perlu ada penambahan unsur-unsur komandonya. Kalau seperti itu, maka Panglima TNI memerlukan wakil lagi, agar tugasnya semakin baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika