REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani mengatakan partainya akan melobi pemerintah untuk bisa menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun per tahun bagi anggota DPR RI.

"Kita akan melobi pemerintah untuk menolak. Kita kan partai pemerintah, selain itu ada PDIP dan Nasdem juga yang menolak, saya rasa kalau ada tiga fraksi menolak, presiden akan mendengar," kata Miryam yang akrab disapa Yani, di Jakarta, Rabu (24/6).

Yani menilai seharusnya anggota dewan tidak perlu memaksakan program dana aspirasi yang penyalurannya rentan tidak tepat sasaran. Sebab, menurut dia, aspirasi pembangunan daerah pemilihan bisa diperjuangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

"Yang tahu kebutuhan pembangunan daerah kan pemangku kepentingan di daerah. Kalau kita (anggota dewan) nanti asal menyalurkan, bisa 'disemprit' (diperingatkan)," jelas Yani.

Pada Selasa (23/6), sidang paripurna DPR RI menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp11,2 triliun per tahun bagi anggota dewan, meskipun tiga fraksi yakni Hanura, PDIP dan Nasdem menolak.

Dengan disetujuinya program tersebut, masing-masing anggota dewan akan dibekali dana Rp 20 miliar per tahun untuk kepentingan pembangunan di daerah pemilihannya. Program dana aspirasi ini menuai sejumlah perdebatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika