Rabu 24 Jun 2015 13:37 WIB

ICMI Minta Ahok tak Semena-mena pada Umat Islam

Rep: C94/ Red: Ilham
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jakarta meminta Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama tidak melarang umat Islam di Jakarta menggelar sahur on road. Menurut ICMI, Ahok tak memiliki hak mengatur bagaimana umat Islam beribadah.

"Ahok tidak berhak melarang itu. Urus saja urusan dia. Masalah kebersihan kan ada Dinas Kebersihan. Jadi Dinas Kebersihannya yang ditekan, bukan malah keshalihan umat Islam yang dilarang. Mereka itu mau bersedekah, beramal berbagi. Jadi jangan itu yang dilarang," kata visionaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jakarta, Moestaqim Dahlan kepada Republika, Rabu (24/6).

Dahlan mengatakan, adanya perbedaan akidah membuat Ahok tak paham budaya Islam. Sehingga Ahok diminta tidak mencoba terus mengusik-usik dengan melukai masyarakat. Jika ada larangan, Dahlan meminta lebih baik dibicarakan lewat media dan dilakukan lewat diskusi bersama masyarakat.

"Dibandingkan nanti masyarakat marjinal, masyarakat kaum duafa yang marah nanti lebih repot lagi menjaganya," kata Dahlan.

Ucapan Ahok sebagai seorang gubernur itu sudah jelas dan otomatis menjadi perintah terhadap bawahannya. Menurut Dahlan, gubernur akan dipatuhi dan dijalankan oleh bawahannya. Sehingga tidak mungkin apabila kebijakannya tidak dijalankan dan ditindak lanjuti.  

"Malam tadi kita gelar sahur on the road. Jadi jika pembelaan ini tidak dilanjuti bisa berbahaya. Atas satu senti sedangkan yang di bawah sudah dua meter. Artinya jangan dibiarkan Ahok semena-mena," katanya.

Selain itu, ICMI meminta Gubernur DKI tidak membenturkan lagi alat negara ini seperti Satpol PP dan Polisi dengan masyarakat. "Kalau dibentur-benturkan seperti ini terus kebanyakan permainannya," ujarnya.

ICMI meminta Gubernur DKI sebaiknya fokus pada pemerintahan. Semisal, penyerapan APBD hanya 20 persen yang mencerminkan semua program di DKI tidak berjalan baik.

"Sekarang jangan lagi mengurusi umat. Karena umat sedang mengalami kesulitan. Satu sisi mereka digusur, tempat mereka mencari makan di habiskan. Kemudian masyarakat nelayan di teluk Jakarta dalam kesulitan," kata Dahlan yang juga Dewan Walhi Jakarta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement