REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengaku sudah mengantongi dan memiliki data soal pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia, terutama di perbatasan perairan Ambalat, Kalimantan Utara. Namun, bukan berarti, Panglima TNI tidak meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan protes.

Menurut mantan Pangdam Siliwangi itu, pelanggaran di wilayah Ambalat atau Nunukan, Kalimantan Utara, memang selalu kerap terjadi. Moeldoko pun telah menerima data-data terkait pelanggaran wilayah tersebut, baik pelanggaran udara maupun pelanggaran wilayah lintasan laut.

Namun, atas pelanggaran wilayah ini, Moeldoko mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, melalui  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. ''Saya selalu menyampaikan ini kepada Menkopolhukam, supaya Menlu melakukan protes diplomatik,'' kata Moeldoko usai memberikan penyematan brevet dan jaket kepada pimpinan redaksi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6).

Tidak hanya itu, Moeldoko juga selalu melakukan komunikasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia terkait masalah ini. Kedua pucuk tertinggi Angkatan Bersenjata di masing-masing negara itu pun sudah bersepakat untuk tidak menurunkan pasukan di wilayah Ambalat, Kalimantan Utara.

Alhasil, semua upaya penyelesaian pelanggaran wilayah itu coba diselesaikan dengan mengedepankan cara-cara diplomasi. ''Itu semua kami kelola tanpa pendekatan kekerasan, kami kelola dengan konteks politik yang lebih santun yaitu proses diplomatik,'' ujarnya. 

Sebelumnya, sejumlah pesawat dan kapal asal negara tetangga kedapatan melakukan pelanggaran wilayah di Kalimantan Utara. Berdasarkan data dari Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan, setidaknya dalam enam bulan terakhir ada sembilan pelanggaran udara yang dilakukan negara tetangga, baik oleh pesawat sipil, pesawat tanpa awak (drone), hingga pesawat militer.

Untuk itu, dalam menanggulangi masalah pelanggaran wilayah udara itu, TNI AU lewat Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohahudnas) dan TNI AL terus melakukan operasi gabungan, yaitu operasi 'Perisai Sakti 2015''. Operasi ini pun berjalan sepanjang tahun dengan target melakukan patroli di seluruh wilayah udara NKRI, terutama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, yaitu di sekitar Tarakan dan Nunukan.

Dalam operasi itu, TNI AU setidaknya menyiagakan berbagai pesawat tempur, yaitu F-16, Sukhoi, T50i Eagle, Super Tucano. Selain itu, operasi ini juga dilakukan bersama dengan TNI AL yang melakukan pengamanan di wilayah perairan, terutama di sekitar perairan Ambalat dan Nunukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika