REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Letjen (Purn) Sutiyoso dan Kepala Staf AD Jenderal Gatot Nurmantyo masing-masing sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan calon Panglima TNI. Terkait itu, Komisi I DPR dalam waktu dekat akan membentuk Tim Klarifikasi untuk menelusuri rekam jejak mereka.

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) disebut telah masuk ke dalam Tim Klarifikasi tersebut. Namun, menurut komisioner Komnas HAM Nur Cholis, pihaknya belum didatangi maupun dikirimi surat resmi oleh Komisi I DPR.

Terkait pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta itu, Nur juga enggan menanggapi lebih lanjut. Menurut Nur, pihaknya belum bisa mengungkapkan rekam jejak Letjen (Purn) Sutiyoso ketika masih aktif di dunia militer. Termasuk, ada tidaknya dugaan bahwa Sutiyoso pernah melanggar HAM.

“Kalau ini, kita belum bisa komentar. Oleh karena itu, semua calon nanti akan kita beri masukan sesuai dengan data yang ada di Kantor Komnas HAM,” ucap Nur Cholis saat dihubungi, Kamis (11/6).

Nur menyebut, pihaknya akan menelusuri secara objektif nama-nama yang diajukan. Itu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus transparansi publik. Untuk itu, lanjut dia, diperlukan waktu untuk bisa menemukan ada tidaknya pelanggaran HAM terkait selama Sutiyoso aktif di militer.

“Karena ini kan menyangkut orang ya. Jadi memang harus sangat hati-hati dan kemudian juga kami mesti berdasarkan data. Dan itu kan harus membongkar arsip-arsip,” tutup dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika