Presiden Jokowi berjanji ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Nyatanya, ketika mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri, tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu terasa janggal, lantaran saat pemilihan menteri Kabinet Kerja, Jokowi menggandeng dua lembaga tersebut.

Meskipun akhirnya Komjen Budi Gunawan dinyatakan batal status tersangka oleh KPK setelah menang di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), komitmen Jokowi mulai diragukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika