REPUBLIKA.CO.ID, BLITAR -- Keluarga Presiden Pertama RI Soekarno meminta agar tanggal lahirnya Pancasila 1 Juni ditetapkan sebagai hari besar nasional.
"Sudah saatnya pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan hari besar nasional," kata keluarga Soekarno yang diwakili Puan Maharani dalam peringatan lahirnya Pancasila di Blitar Jawa Timur, Senin (1/6).
Menurut Puan yang juga Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, penetapan 1 Juni sebagai hari besar nasional akan melengkapi penetapan yang sudah dilakukan pemerintah yaitu 18 Juni sebagai Hari Konstitusi.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyebutkan peringatan hari lahir Pancasila tidak dimaksudkan untuk mengakui rumusan sila yang dipidatokan Presiden Soekarno.
"Karena sudah ada rumusan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang final," katanya.
Menurut dia, hal itu sesuai dengan pernyataan Prof Notonagoro saat pemberian gelar Doktor HC kepada Soekarno bahwa pengakuan 1 Juni sebagai lahir Pancasila bukan pada urutan.
Dalam acara yang juga dihadiri Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Puan mengatakan bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa besar para pahlawannya.
Menurut dia, Pancasila bukan hanya milik penggalinya saja tetapi bangsa Indonesia. Ia meminta agar dijaga kehormatan Presiden Soekarno dan dilaksanakan nilai-nilai Pancasila.
"Kami prihatin dengan adanya desoekarnoisme yang mencampuradukkan Soekarno sebagai pemikir dan ideolog dengan dirinya sebagai tokoh politik," katanya.
Puan juga menyebutkan pada 8 Juni 2013 Ketua MPR Taufik Kiemas meninggal, setelah beberapa waktu sebelumnya meresmikan patung Bung Karno di Ende NTT.
"Beliau telah meninggalkan 'legacy' program empat pilar kebangsaan karena itu kami keluarga Bung Karno dan Taufik Kiemas menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MPR yang terus melanjutkan program itu," tuturnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada MPR yang telah menetapkan lokasi peringatan hari lahir Pancasila di tempat di mana Bung Karno dimakamkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
