REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI pada masa mendatang harus figur yang mampu menjawab tantangan zaman seperti menyangkut potensi konflik di tingkat regional, kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon. "Saya melihat potensi konflik yang ada di tingkat regional semakin tumbuh dan diharapkan Panglima TNI nanti bisa menjawab tantangan tersebut," kata di ruang kerjanya di gedung Nusantara III di Jakarta, Senin (1/6).

Fadli tidak mempermasalahkan asal matra dari sosok panglima TNI mendatang karena UU TNI tidak menyebutkan secara khusus terkait hal tersebut. Menurut dia, penggiliran asal matra untuk sosok Panglima TNI merupakan tradisi yang dibangun pada era Susilo Bambang Yudhoyono sehingga Presiden Joko Widodo tidak harus mengikuti yang sudah ada.

"Presiden Jokowi bisa membuat tradisi baru, apakah langsung ditunjuk sesuai kebutuhan atau melalui pergiliran dari asal matra," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu, mengatakan wilayah kemaritiman harus mendapatkan porsi perhatian dari Panglima TNI pada masa mendatang. Hal itu, menurut dia, karena wilayah laut merupakan wilayah paling rentan pengamanan untuk diintervensi negara lain.

"Bidang kemaritiman harus kuat dan perlu karena wilayah laut Indonesia paling rentan pengamanannya untuk diintervensi dari luar," katanya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Agustus 2015, namun Presiden Joko Widodo belum memutuskan calon pengganti Moeldoko. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tidak tahu kapan nama pengganti Moeldoko akan dibahas.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan Panglima TNI dapat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika