REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sebelas kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan masih terkendala anggaran. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga mengeluhkan masalah anggaran.
Ketua KPU Sulsel Iqbal Latif mengatakan, sebelas kabupaten yang akan melaksanakan pilkada adalah Gowa, Maros, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkep, Soppeng, Selayar, dan Bulukumba. Hampir semua mengeluhkan masalah anggaran, khususnya di Kabupaten Selayar dan Barru yang bahkan terancam tidak bisa ikut pilkada 9 Desember mendatang.
"Keluhannya sama, masalah anggaran," kata Iqbal, di sela-sela Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Tahun 2015, Jumat (29/5). Untuk itu Iqbal berharap pemerintah daerah dan legislatif di sebelas daerah tersebut bisa bekerjasama dalam hal penyediaan anggaran pilkada.
Tidak hanya di APBD, rata-rata KPU di daerah mengajukan penambahan anggaran di APBD Perubahan. "Struktur anggaran pilkada, sebagian besar bahkan sekitar 60 persen dialokasikan untuk honor penyelenggara. Sisanya untuk sosialisasi dan logistik," jelasnya.
Senada, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menjelaskan, Panwaslu di daerah harus menggunakan dana pribadi untuk memulai tahapan karena anggarannya belum cair. Bahkan, ada yang terpaksa harus berutang untuk menutupi biaya operasional.
"Saat ini tahapannya adalah perekrutan panwascam. Minggu depan sudah rampung semua daerah. Selanjutnya, panwascam akan membentuk sekretariat, kemudian pengawas PPS. Posisi pengawas pemilu sangat strategis di pilkada," ujar dia.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan agar jajaran muspida melakukan fasilitasi dan asistensi serta tidak masuk ke persoalan teknis dalam hal penyelenggaraan pilkada tersebut. Ia pun meminta agar penyelenggara pilkada tidak berakrobatik secara berlebihan sehingga menimbulkan konflik nantinya.
"Terkait masalah anggaran, saya harap koordinasinya berjalan baik untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga, pilkada bisa berjalan baik dan lancar," kata Syahrul.
Dalam rapat tersebut, Bupati Barru Idris Syukur mengklarifikasi adanya masalah anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Ia menjelaskan, antara pemerintah daerah dan KPU Barru terjadi miskomunikasi.
"Saya meminta agar dilakukan verifikasi kembali terhadap anggaran yang diajukan. Karena ada hal yang menurut saya tidak sesuai, melihat anggaran yang diajukan untuk pilkada dua putaran sama dengan pelaksanaan untuk satu putaran. Apalagi, di Barru ini hanya ada tujuh kecamatan," jelas Idris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
