REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam mengatakan angkatan pekerja di Indonesia sekitar 60 persen merupakan masyarakat dengan pendidikan tamatan tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama.
"Data tersebut sebanyak 60 persen tamatan SD dan SMP merupakan gambaran nyata tingkatan angkatan kerja Indonesia masih belum tinggi," kata Nizam, usai menjadi pembicara di seminar pendidikan di Jakarta, Jumat.
Kemudian Nizam mengatakan, pada tahun sebelumnya yaitu sekitar 2013, angkatan kerja tamatan SD dan SMP ada pada angka 70 persen.
"Ini memang menunjukkan angka penurunan, namun kami tetap upayakan agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik, agar dapat mendongkrak perekonomian nasional," ucapnya.
Nizam juga memiliki strategi untuk megoptimalkan kemampuan "hardskill" atau keahlian kerja masyarakat Indonesia, yaitu dengan mendorong kegiatan kursus keterampilan individu.
"Kami akan dukung dan arahkan masyrakat pada tingkatan pendidikan minimal tersebut, untuk memiliki keahlian kerja melalui kursus," tuturnya.
Selain itu, pola pikir masyarakat akan diubah untuk lebih terarah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat dijadikan pendidikan acuan terendah, bukan sekadar SMP.
"SMK bisa menjadi solusi terbaik jika memang menginginkan langsung bisa produktif atau kerja usai lulus sekolah, atau belum bisa melanjutkan pada perguruan tinggi, kami akan fasilitasi," kata Nizam.
Dengan adanya SMK, momentum menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang akan hadir beberapa bulan lagi bisa menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian jika sudah memiliki keterampilan.
"Menghadapi MEA butuh keahlian spesialis, hal-hal tersebut bisa didapatkan melalui SMK, jangan hanya puas pada pendidikan SMP atau SD," tukasnya.
Ia berharap program tersebut mendapat dukungan dari masyarakat, karena meningkatkan daya saing di bidang Iptek harus didukung oleh masyarakat, kompetensi pengajar serta kemauan belajar dari diri sendiri, bukan berpangku pada bantuan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika