REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Ketua Tim 9, Ahmad Syafii Maarif meminta agar hakim dapat menggunakan hati nurani dalam memutuskan setiap gugatan praperadilan oleh tersangka kasus korupsi.
"Saya harap dapat menggunakan hati nurani bukan hanya pasal yang bisa menguntungkan salah satu pihak," katanya.
Menurutnya, seorang hakim praperadilan harus memiliki integritas tinggi dalam menerjemahkan setiap produk hukum. Hukum, menurut dia, harus ditujukan untuk keadilan yang disesuaikan dengan hati nurani bangsa.
Ia menilai, putusan gugatan praperadilan kasus korupsi mulai yang diajukan oleh Wakil Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan hingga mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Hadi Poernomo cenderung menggunakan pasal yang berpihak pada argumentasi tersangka.
"Saya kira kalau membalikkan hukum hanya untuk tujuan duniawi itu merupakan penghinaan terhadap hukum," ujarnya.
Meski begitu, mantan ketua PP Muhammadiyah itu juga mengkritik kelemahan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat argumentasi. Semestinya, kata dia, jika memiliki dasar hukum yang kuat harus dapat diperjuangkan sampai tahap akhir.
"Saya juga kritik KPK, kalau memang sudah betul-betul cukup bukti, ya tidak harus kalah," ucapnya.
Syafii melanjutkan, pelemahan terhadap kinerja KPK akan selalu terjadi di masa mendatang. Selain disebabkan adanya pihak yang merasa terancam, juga disebabkan adanya perebutan lahan antara Polri dengan KPK dalam menuntaskan persoalan hukum khususnya terkait korupsi.
Seperti diberitakan sebelumnya, hakim Haswandi mengabulkan permohonan Hadi Poernomo dalam sidang putusan praperadilan, Selasa (26/5). Alasannya, KPK tidak memenuhi dua alat bukti permulaan yang seharusnya dilaporkan setidaknya satu pekan sejak bukti itu ditemukan sebagaimana tertuang dalam pasal 44 UU KPK.
Haswandi juga menilai penyelidik dan penyidik KPK yang menangani kasus Hadi secara administrasi tidak memiliki status sebagai penyelidik dan penyidik yang sah. Sehingga KPK harus menghentikan penyidikan kasus penyalahgunakan wewenang terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA tahun 2003 yang menjerat Hadi Poernomo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika