REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kekeuh meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan menteri Susi Pudjiastuti tentang larangan menangkap benih Lobster. Sebab, kebijakan tersebut telah merugikan hampir 2000 nelayan di Lombok Tengah NTB.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Aminullah mengatakan gubernur mengharapkan agar menteri Susi meninjau dan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Oleh karena itu, gubernur akan bertemu dengan menteri membicarakan terkait larangan itu, Selasa (26/5).
“Intinya gubernur minta menteri meninjau kembali permen tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram seusai melakukan audiensi dengan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (25/5).
Menurutnya, solusi-solusi sementara yang disampaikan oleh kementerian untuk nelayan yang terkena dampak kebijakan tersebut belum maksimal. Program-program semisal pemberian membangun rumah lobster dan bibit rumput laut belum maksimal diberikan kepada nelayan.
Ia menuturkan, pihaknya meminta agar menteri Susi tetap melakukan peninjauan dan evaluasi terkait kebijakan tersebut. Adapun, program solusi sementara yang diberikan pemerintah pusat dirasa belum maksimal.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Maulana Razak mengaku gubernur berharap agar bantuan dari pusat untuk solusi atas kebijakan larangan menangkap benih lobster bisa tepat sasaran. Dimana, masyarakat yang terkena dampak yang menerima.
Kabalitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Purnomo mengatakan kedatangan pihak kementerian bertemu gubernur sebagai bentuk sharing terkait kebijakan-kebijakan yang ada. Termasuk terkait dengan kebijakan larangan menangkap benih Lobster.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
