REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak berdiri hingga saat ini, KPK selalu dipimpin oleh laki-laki. Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan sudah saatnya perempuan ikut menduduki kursi kepemimpinan lembaga anti korupsi tersebut.
"Sejak berdirinya KPK, belum ada pimpinan perempuan. Paling tidak dalam pencalonan ada perempuannya sekarang. Dalam formulasi calon pimpinan KPK harus ada perempuan," kata Meutya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4).
Meutya mengatakan, KPK sangat membutuhkan sosok pemimpin perempuan. Peran perempuan yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari membuat lembaga tersebut perlu diisi oleh figur perempuan yang tentunya juga memiliki kemampuan mumpuni.
"Kita lihat perempuan sebagai ibu, istri memiliki peran sentral dalam keluarga, di mana keluarga adalah lingkungan belajar pertama. 40 sekian persen penduduk adalah perempuan. Kata Ibu Kartini, di pangkuan perempuanlah, seseorang mulai belajar merasa, berpikir dan berkata-kata. Jadi peran perempuan sangat luar biasa," jelasnya.
Menurut politikus Partai Golkar itu, adanya sosok perempuan dalam kepemimpinan memang tidak menjamin sebuah lembaga akan menjadi lebih baik. Namun, hak perempuan dalam berkarya yang tercantum dalam UUD 1945 tentang HAM tentu perlu selalu dijaga.
"Saya nggak bilang lebih baik karena perempuan, tapi haknya itu yang harus dijaga. Kita bukan bicara perempuan bawa perubahan lebih baik, itu hanya bonus," ujarnya.
"Mengenai keberanian, tidak bisa dibilang, perempuan kalah dari laki-laki. Pendekatannya beda. Perempuan berani dalam sikap, bukan teriak-teriak, perempuan tegas dalam tindakan," kata Meutya lagi.