REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Yudi Latief menilai penunjukan sembilan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seluruhnya perempuan, tetap bermuatan pencitraan politik. Menurutnya, penunjukan tersebut salah secara prinsip politik.

“Penunjukan pansel ini hanya siasat pencitraan, seolah pemerintah betul-betul berkomitmen dengan pemberantasan korupsi. Ditunjuknya sembilan perempuan akan dipandang sebagai hal yang berbeda dari biasanya. Ada kesan  Presiden Jokowi ingin menebus kesalahan terhadap kriminalisasi hukum terhadap para petinggi KPK sebelumnya,” terang Yudi saat dihubungi ROL, Kamis (21/5).

Selain itu, Yudi mengingatkan jika sembilan perempuan dalam pansel merupakan bentuk monopoli gender secara politis. Semestinya, lanjut dia, tetap ada laki-laki yang dimasukkan dalam pansel.

“Dalam prinsip politik, bukan hanya monopoli kelelakian yang salah. Monopoli keperempuanan juga secara politik tidak dibenarkan. Hal itu  melanggar prinsip-prinsip persamaan kewarganegaraan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yudi memaparkan bahwa penunjukan anggota pansel secara tidak langsung menyiratkan kesan bahwa laki-laki kurang memiliki integritas dalam menentukan arah kebijakan publik.

“Semestinya memang ada laki-laki yang dimasukkan dalam anggota pansel. Meski hanya satu-dua, diharapkan bisa jadi penyeimbang,” tambahnya.

Presiden Jokowi  mengumumkan nama-nama anggota pansel komisioner KPK. Nama yang diumumkan terdiri dari sembilan orang perempuan dengan berbagai latar belakang profesi.

Beberapa profesi tersebut antara lain pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana ekonomi, ahli psikologi sumber daya manusia (SDM), Sosiolog dan ahli tata kelola pemerintah. Presiden berharap melalui pansel KPK  ini akan terpilih calon komisioner KPK yang kredibel dan memiliki kemampuan mumpuni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika