REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan tudingan Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyebut usaha pemberantasan mafia Migas selalu berhenti di meja Susilo Bambang Yudhoyono saat masih jadi Presiden adalah persoalan serius.
Menurut Ramadhan apa yang dilontarkan oleh Sudirman tidak punya landasan yang kuat dan hanya bertujuan untuk mengubah opini publik. Untuk itu, kata Ramadhan Presiden Joko Widodo harus menindak tegas dengan segera mencopot Sudirman dari jabatannya.
"Menteri Sudirman sengaja ingin tudingannya itu jadi keyakinan publik. Seolah pada era SBY soal pembubaran Petral dan pemberantasan mafia, tertahan di meja Presiden SBY. Menteri Sudirman layak di-reshuffle secepatnya. Menteri kok main fitnah, menuduh mantan presiden pula," kata Ramadhan melalui siaran pers yang diterima Republika, Selasa (19/5).
Ia menambahkan bahwa SBY juga sudah melakukan klarifikasi membantah tudingan Menteri ESDM. Tidak hanya itu kata Ramadhan SBY juga sudah melakukan pertemuan dengan 5 mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilod II untuk meng-clear kan bahwa memang tak ada surat apapun ke Presiden SBY terkait Petral itu masuk ke mejanya.
Jubir Partai Demokrat ini juga menginginkan agar Menteri Sudirman melakukam klarifikasi atas tuduhannya kepada SBY. Sebab bila tuduhan yang ia lontarkan di ranah hukum maka Sudirman sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah mencemarkan nama baik seorang mantan presiden.
"Kini giliran Menteri Said klarifikasi tuduhannya kepada SBY. Di negeri ini tak ada yang kebal hukum. Tak ada pula yang boleh sengawurnya mencemarkan nama baik siapapun. Ini sangat serius," ujar Ramadhan.
Demokrat sendiri, lanjutnya, selama pemerintahan Jokowi berlangsung berkali-kali melontarkan sikap mendukung semua kebijakan Jokowi yang pro-rakyat. Akan tetapi segenap fungsionaris dan kader Demokrat kata Ramadhan juga menginginkan agar kabinet Jokowi sembarangan menuduh dan menyalahkan apa-apa yang telah diperbuat oleh pemerintahan rezim SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika