REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai komposisi partai politik di kabinet perlu diubah bila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle agar lebih adil.

"Sebagai partai utama pengusung Presiden Jokowi, sekaligus pemilik kursi paling banyak di DPR, seharusnya jatah menteri untuk PDIP lebih banyak," kata Said Salahudin, Sabtu (16/5).

Said mengatakan representasi partai dalam kabinet memang tidak bisa dihindari. Karena itu, sebagai pemenang pemilu, jatah menteri untuk PDIP tidak bisa disamakan dengan partai pengusung lain yang mempunyai kursi di DPR lebih sedikit, seperti Partai Nasdem dan PKB.

PDIP memiliki 109 kursi di DPR, sedangkan PKB hanya memiliki 47 kursi, Partai Nasdem dan Partai Hanura hanya 35 kursi, dan 16 kursi.

"Karena itu, wajar bila jumlah keterwakilan PDIP di Kabinet Kerja ditambah menjadi enam atau tujuh menteri. PKB boleh tetap empat menteri, tetapi Partai Nasdem yang dukungannya lebih kecil cukup tiga menteri dan Partai Hanura tetap dua menteri," tuturnya.

Said mengatakan perombakan kabinet tampaknya menjadi satu-satunya pilihan bagi Presiden Jokowi untuk memperbaiki kinerja dan menyukseskan pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika