REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo yang belum juga menuntaskan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) memperlihatkan tidak ada kejelasan kontrol partai PDIP terhadap anggotanya. Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai mereka harus melakukan kejelasan karena tidak boleh sebagai lembaga eksekutif juga menjabat sebagai lembaga legislatif.

“Rangkap jabatan jangan dianggap sepele, perlu dikedepankan sikap disiplin anggota parlemen dan anggota kepemerintahan,” ungkap Siti kepada ROL, Sabtu (16/5). Menurutnya jika seperti itu terus, anggota DPR seperti memproduksi perilaku yang tidak bagus.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika perilaku tersebut terus dilakukan maka akan menjadi sumber kekacauan. “Ya kalo caranya nabrak jabatan-jabatan yang rangkap begitu, gimana nggak semakin kacau gitu?” kata Siti.

Oleh karena itu Siti menilai harus ada kejelasan dalam peentuan kedua jabatan tersebut. Ia menilai legislatif itu harus melakukan tugas pokok fungsi dalam tanggung jawabnya sebagai anggota.

“Sekarang gini, tugas pokok fungsi mereka yaitu mengawasi dan membuat undang-undang. Ya kan nggak mungkin dalam waktu bersamaan juga berperan sebagai yang diawasi juga,” jelas Siti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika