REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meminta Presiden Joko Widodo untuk mewaspadai penyusup dalam Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mengeluarkan keputusan tentang Pansel Capim KPK 2015. Namun, hingga saat ini belum juga diumumkan ke publik siapa saja kandidatnya," kata Emerson Yuntho melalui pesan singkat di Jakarta, Ahad (10/5).

Menurut Emerson, hal itu justru mengkhawatirkan karena Pansel Capim KPK akan mudah disusupi oleh orang-orang titipan partai bahkan oleh pihak-pihak yang tengah dibidik KPK atau yang ingin melemahkan atau membubarkan KPK. Emerson mengatakan Presiden Jokowi harus berani membuang siapa pun dari susunan Pansel Capim KPK yang berasal dari partai politik atau yang berafiliasi dengan partai politik maupun akademisi yang menjadi pembela atau ahli untuk koruptor atau figur yang kontra-KPK.

"Ada baiknya calon pansel juga dilihat rekam jejaknya melalui saringan KPK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," tuturnya.

Emerson mendesak anggota pansel yang ditunjuk harus memiliki kriteria berintegritas, independen, bukan berasal dari partai politik, tidak ada konflik kepentingan dengan KPK, tidak memiliki masalah di masa lalu seperti pernah menjadi tersangka korupsu dan memiliki komitmen antikorupsi.

"Dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dari pemilihan yang ketat para calon anggota Pansel Capim KPK," katanya. Menurut Emerson, komposisi Pansel Capim KPK 2015 akan menentukan masa depan KPK. Bila ketua atau anggota pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan nanti mayoritas figur bermasalah.

"Jangan biarkan Pansel Capim KPK disusupi figur-figur yang prokoruptor," ujarnya. (T.D018)

Ikuti Whatsapp Channel Republika