REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem tak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurangi 'jatah' kursi menteri dari partainya di Kabinet Kerja. Wakil Ketua Fraksi Nasdem di. DPR RI, Jhonny G Plate mengatakan, kontrak politik partainya di pemerintahan saat ini, adalah tanpa syarat.

Ketua DPP Nasdem itu pun mengatakan, kesiapan partainya itu akan sama saja, jika nantinya presiden malah meminta Nasdem menambah personilnya untuk kabinet.  Jhonny mengatakan, perombakan kabinet adalah hak mutlak presiden. Namun, tukar pasang para pembantu Jokowi itu tentu punya basis kinerja.

Jhonny percaya, kader Nasdem di kabinet tak punya rapor merah. Meskipun, berbagai survey mengatakan, satu menteri dari Nasdem yang punya kinerja buruk. Tapi, kata dia, dengan tolok ukur yang tak akurat.

Dikatakan dia, kader Nasdem di kabinet ada empat orang. Tiga sebagai menteri dan satu sebagai Jaksa Agung. Antara lain; Menkopolhukam, Tedjo Edy Purdjianto, Men-LHK, Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan TR, Ferry Mursyidan Baldan, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Dikatakan. Jhonny, banyak pengamat memberikan nilai buruk untuk Menkpolhukam Tedjo. Akan tetapi, diterangkan olehnya, kondisi tanah air yang kondusif dan tanpa huru-hara di semester pertama pemerintahan Jokowi, menyimpulkan keberhasilan menteri terkait dalam menjalankan fungsinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika