REPUBLIKA.CO.ID, POLEWALI MANDAR -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rencana perombakan kabinet harus dipertimbangkan secara matang. Sehingga, kata dia, tidak ada pertimbangan yang bersifat sesaat.

"Kalaupun toh mau melakukan reshuffle, harus betul-betul pertimbangannya matang, jangan hanya pertimbangannya itu sesaat, emosional, sekadar pencitraan. Tapi betul-betul siapa yang bisa kerja," ujar Fahri di sela kunjungan kerja di Polewali Mandar,Sulawesi Barat, Rabu (6/5).

Proses pemilihan itu, ujar dia, harus dilakukan secara netral, bukan di bawah tekanan berbagai pihak sehingga orang yang terpilih benar-benar mampu mengemban tugas. Dia menegaskan Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Menurut dia, menteri yang kinerjanya tidak maksimal tentu wajar bila dievaluasi.

"Dari pengalaman yang saya lihat sebagai mitra dari pemerintah, memang banyak menteri kita itu karena betul-betul baru di pemerintahan, itu rada-rada kurang cepat penyesuaiannya," tutur dia.

Adaptasi itu, lanjutnya, termasuk menyesuaikan diri dengan kerja parlemen sehingga dapat kompak bekerja sama membantu Presiden. Bila memang ada perombakan kabinet, dia berharap menteri yang akan dipilih juga memiliki kemampuan berpolitik, yakni dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan politisi.

"Jangan kapasitas menteri itu direduksi menjadi profesional murni, sebab seorang menteri itu, dia harus bisa berpolitik," imbuh dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika