REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta untuk bersikap tegas dalam penegakkan hukum. Hal ini untuk memperbaiki rendahnya optimisme publik terhadap pemerintahannya.
Berdasar survei Alvara Research Center tingkat optimisme kondisi penegakan hukum dan kondisi pemberantasan korupsi juga cukup rendah. Optimisme di bidang penegakan hukum hanya sebesar 57,6 persen. Sementara kondisi pemberantasan korupsi sebesar 58,7 persen.
CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali , rendahnya optimisme publik bidang ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Jokowi-JK. Presiden Jokowi harus berani bersikap tegas pada bidang penegakan hukum dan menunjukkan komitmen keberpihakannya pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah harus membuat terobosan-terobosan penegakan hukum dan penguatan lembaga penegak hukum, khususnya sinergisitas Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. “Hiruk pikuk Kasus Komjen Budi Gunawan vs KPK telah meruntuhkan optimisme publik dibidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar dia.
Tingkat optimisme publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi cukup rendah. Dari hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center, ketiga bidang tersebut bahkan terus merosot dalam beberapa bulan terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
