REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah, yakin, Australia tidak memiliki nyali untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia jika warga negaranya yang tersangkut kasus narkoba, dihukum mati.
Menurutnya, ada kemungkinan bila kedua terpidana mati kasus narkoba ini dieksekusi, pemerintah Australia akan membekukan secara sepihak Perjanjian Lombok, yang telah ditandatangani pemerintah RI dan Australia pada 2006 silam. Itu meliputi kerja sama antara lain dalam bidang penegakan hukum, kontraterorisme, intelijen, dan keamanan maritim.
Dampaknya, lanjut Teuku, Australia akan lebih getol melakukan aktivitas intelijen terhadap Indonesia. Dalam arti, misalnya, akan lebih sering dan intens memata-matai Indonesia lantaran RI sudah dicapnya sebagai negara yang perlu diwaspadai. Bagaimanapun, tegas Teuku, Indonesia tidak perlu mencemaskan hal ini.
"Dengan kejadian ini (eksekusi mati duo Bali Nine), dia (pemerintah Australia) akan didesak oleh parlemen Australia dan masyarakat Australia untuk lebih memerhatikan Indonesia, mungkin juga lebih mengawasi Indonesia," ucap Teuku saat berbincang dengan ROL, Selasa (28/4).
"Sudah itu, biasa lagi. Itu juga akan lewat nanti," tambah dia.
Adapun mengenai hubungan RI-Filipina pasca-eksekusi mati, menurut Teuku, pemerintah Indonesia pun tidak perlu khawatir. Sebab, kata dia, manuver diplomatik Filipina kurang begitu diiringi dengan dominasi, misalnya, dalam hal kerja sama ekonomi dan keamanan. Terkait ini, kerenggangan hubungan kedua negara lebih pada lingkup ASEAN.
"Mereka mungkin akan semakin kesal karena kita juga sudah pernah menenggelamkan kapal nelayan mereka. Mungkin mereka akan mempertanyakan kesolidaritasan ASEAN (Indonesia) dengan mereka," tutur Teuku.
"Ya, mungkin juga akan menarik duta besarnya untuk sementara waktu. Tapi nanti akan normal lagi (hubungan RI-Filipina). Perlu waktu semua itu," tukas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika