REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran dan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai mulai melemah. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai peran KPK pada 2010 silam yang dipimpin oleh Abraham Samad lebih baik ketimbang KPK di bawah kepemimpinan Taufiqqurachman Ruki saat ini. Disorotinya sikap KPK ini terkait dengan rencana DPR yang akan membangun gedung baru.
"Ada yang beda 2010 dan sekarang, 2010 KPK-nya lumayan, KPK kita audiensi beberapa kali dengan KPK dan KPK membuat pernyataan yang ngeri-ngeri sedap," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).
Lanjut dia, sikap KPK saat ini berbeda dan dinilai lebih lemah menanggapi rencana DPR yang akan membangun gedung baru. Ray menuding KPK saat ini justru tak berani mengawasi anggaran rencana pembangunan gedung.
"Kalau KPK yang sekarang ini saya tidak terlalu percaya. Mereka tidak berani atau jangan-jangan DPR-nya berani seperti ini karena sudah liat KPK yang sekarang ini, suasananya memang mendukung, KPK-nya tidak galak, polisinya hanya berani pada aktivis, presidennya plengak-plengok tidak tau," jelas dia.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, menilai anggaran pembangunan gedung DPR ini masuk dalam anggaran siluman. Sebab, kata dia, anggaran pembangunan gedung DPR tidak terlampir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015.
"Kita cek di APBNP 2015, rincian keuangan lembaga khususnya DPR ternyata tidak ada mata anggaran yang menunjukan terkait dengan rencana pembangunan gedung DPR sepersen pun, serupiah pun. Artinya bisa dikatakan ini adalah anggaran siluman yang muncul dan dimunculkan oleh pimpinan DPR untuk mewacanakan pembangunan gedung DPR," jelas Apung.