REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadaan benih pertanian impor atau yang lebih mengandalkan produsen benih asing dinilai potensial mengancam target kedaulatan pangan.
"Menurut kami, kebijakan pemerintah yang mendorong terjadinya ketergantungan pada komoditas pertanian pada pihak asing membahayakan sistem kedaulatan pangan kita," kata Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Ahad (26/4).
Hal itu disampaikan terkait kerja sama Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi pertanian petani dalam skema Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro).
Pilot project yang dilakukan akan diperluas dengan dukungan pemerintah untuk menyediakan satu juta hektare. Kerja sama ini difasilitasi Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Monsanto Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Cargill Indonesia.
"Monsanto sebagai penghasil benih yang nanti ditanami petani dibantu dengan teknologi. Kemudian, BRI sebagai penyedia dana kredit, lalu Cargill menyerap produksinya," katanya.
Menurut dia, penciptaan ketergantungan pada komoditas pertanian asing baik berupa benih maupun pasarannya adalah bentuk bioterorism.
"Mestinya pemerintah mengacu pada substansi UU Pangan jangan berpikir korporatif dan jangka pendek untuk ketersediaan pangan. Sulit diharapkan untuk dapat mengerti apa itu kedaulatan pangan," katanya.
Ia menyarankan pemerintah mementingkan pembangunan infrastruktur sosial yang penting bagi ketahanan pangan, misalnya dengan meningkatkan peran koperasi pada sektor pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika