REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengusulkan pemberlakuan sistem finger print (sidik jari) dalam pendistribusian bantuan perlindungan sosial.

Hal itu dimaksudkan agar program perlindungan tidak hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki kartu tanda penduduk saja, tapi juga menyentuh para gelandangan dan pengemis.

“Dengan memberlakukan  sistem finger print, para gelandangan dan pengemis juga akan masuk ke dalam program perlindungan sosial, termasuk manusia gerobak yang menjadi fenomena di Jakarta," kata Mensos, kemarin.

Cara tersebut, dinilainya sebagai solkusi mengatasi kesulitan para gelandangan dan pengemis yang rata-rata memang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Dengan kata lain, mereka tidak terdaftar resmi sebagai penduduk.

Mensos yang dijumpai setelah mengadakan Rapat Kordinasi Nasional tentang gelandangan, pengemis dan mantan wanita tuna susila di Best Western Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat mengaku sudah berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Ia menambahkan, kalau salah satu masalah yang juga menghambat penyelesaian masalah sosial adalah tidak maksimalnya fungsi Dinas Sosial. Hal ini adalah akibat masih banyaknya Dinsos yang digabung dengan fungsi lain.

Khofifah juga menyarankan kepada Pemprov, terutama Dinas Sosial, untuk memasukan penyelesaian masalah sosial ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika