Kamis 23 Apr 2015 16:58 WIB

Menteri Susi akan Kaji Stok Ikan Nasional

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan tentang kasus perbudakan abk asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR), Benjina, Maluku di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (8/4).
Foto: Antara/ Wahyu Putro A
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan tentang kasus perbudakan abk asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR), Benjina, Maluku di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (8/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal meluncurkan program kajian stok ikan nasional. Kajian ini disebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan ini berdasarkan instruksi menteri KKP, Susi Pudjiastuti.

"Kajian Stok Nasional 2015 dengan anggaran sekitar Rp 44,4 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 1.000 persen dibanding anggaran 2003," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP, Achmad Poernomo, Kamis (23/4).

Menurut Achmad, program kajian stok tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data secara revolusioner. Selanjutnya, kata Peornomo, akan meningkatkan akurasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Dalam perioe 1997-2013, jelas Poernomo, setidaknya telah dilakukan delapan kajian stok yang dimulai pada tahun 1997 dengan hasil 6,19 juta ton dan terakhir pada tahun 2013 dengan hasil 7,3 juta ton. "Sebenarnya, kajian stok pada tahun 2013 dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang lebih baik, hasil kajian tersebut lebih akurat dari kajian stok sebelumnya," kata dia.

Achmad memaparkan, peningkatan kualitas data sangat bergantung pada pendanaan dan pada dekade terakhir anggaran kajian harus diakui belum memadai. "Oleh karena itu, Program Kajian Stok Nasional ini diadakan pada 2015," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement