REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Laica Marzuki menilai Menteri Hukum dan HAM telah "memelintir" putusan Mahkamah Partai Golkar atas polemik kepengurusan partai beringin, dengan mengesahkan kepengurusan Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono.
"Saya berpendapat menteri 'memelintir', 'menyalahpahami' keputusan Mahkamah Partai Golkar," kata Laica kala menjadi saksi ahli yang dihadirkan kubu Aburizal Bakrie, dalam sidang gugatan kepengurusan Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (20/4).
Menurut Laica, dalam amar putusan Mahkamah Partai Golkar jelas disebutkan bahwa tidak tercapai kesatuan pendapat. Sehingga upaya hukum yang harusnya ditempuh adalah melalui pengadilan negeri.
"Oleh karena itu keputusan Menkumham sama sekali tidak memiliki kewenangan mengesahkan salah satu kubu. Hal itu bertentangan dan menyimpang dari putusan Mahkamah Partai," kata Laica.
Laica berpandangan, Menkumham telah menyalahi hukum, dengan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan Partai Golkar yang didasarkan keputusan Mahkamah Partai yang dalam hal ini sama sekali tidak mengesahkan salah satu kubu dalam dualisme kepengurusan partai beringin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
