REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah menyiapkan tambahan dua juta lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 88,4 juta dari rencana semula 86 juta kartu.
"Kita akan menerbitkan sebanyak 88 juta lebih KIS dari rencana sebanyak 86 jutaan kartu. Ini lebih banyak sekitar dua juta kartu yang akan digunakan sebagai penyangga bagi masyarakat," ujar Puan usai mendampingi Presiden Joko Widodo membagikan KIS kepada pekerja perkebunan PTPN III di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (18/4), seperti disampaikan dalam keterangan pers.
Menurut Puan, penyangga (buffer) ini diperlukan karena tidak semua keluarga terutama keluarga yang selama ini terpinggirkan bisa terdata. Keluarga yang terpinggirkan ini terutama adalah mereka yang tuna wisma.
"Mereka ini 'kan rentan sekali sehingga pemerintah juga memerhatikan agar mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan," kata Puan.
Pembagian kartu yang dilakukan di areal perkebunan PTPN III ini, menurut Puan, secara simbolis menandai pembagian kartu untuk para pekerja BUMN. Diharapkan pembagian kartu tahap kedua akan dilakukan pada akhir April.
"Kita akan luncurkan sekaligus tiga kartu, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera di sembilan provinsi dan 12 kabupaten/kota. Insya Allah akan diberikan 88 juta Kartu Indonesia Sehat, 20 juta Kartu Indonesia Pintar dan 17 juta Kartu Keluarga Sejahtera," kata tokoh PDIP ini.
Mengenai masih adanya suara sumbang terhadap program ini, Puan menjelaskan, Kabinet Kerja akan fokus untuk merealisasikan janji memberikan 3 kartu ini. Dia pun meminta masyarakat memahami bahwa untuk menjalankan program ini perlu waktu karena bagaimanapun program pemerintah hanya bisa dijalankan kalau melalui prosedur yang benar.
"Seperti yang dijelaskan Pak Jokowi, program ini 'kan perlu waktu untuk menjalankannya. Perlu lelang, dimasukkan ke DIPA. Saya harap April nanti bisa diluncurkan semua dan Juni bisa selesai," katanya.
"Pemerintah akan fokus untuk ini dulu, baru nanti kita melanjutkan program-program pemerintah lainnya untuk rakyat. Ini sesuai dengan visi-misi kita, kerja dan turun ke lapangan. Kita mau menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Puan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeluk mengatakan, untuk memaksimalkan pelayanan BPJS bagi masyarakat, kementeriannya akan fokus untuk mengembangkan puskesmas. Nila memahami bahwa rumah sakit tidak akan mampu menampung semua pasien BPJS. Karena itu pilihan untuk mengembangkan puskesmas adalah satu hal yang paling masuk akal.
"Banyak masyarakat yang sakit mungkin tidak bisa dilayani oleh rumah sakit. Karena itu pemerintah akan mengembangkan puskesmas. Jika puskesmas dikuatkan maka diharapkan pasien BPJS tidak perlu ke rumah sakit untuk berobat, tapi cukup di puskesmas. Rumah Sakit nantinya hanya akan melayani pasien yang tidak bisa ditangani puskesmas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika