Jumat 22 Oct 2021 13:13 WIB

Warga Pemegang KIS tak Terlayani di 17 RS Surabaya

Kasus ditahannya SKL oleh RS karena tak mampu bayar persalinan, tidak terjadi lagi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Pamekasan kembali mengingatkan pentingnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk membayar iuran Program JKN secara rutin.
Foto: BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Pamekasan kembali mengingatkan pentingnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk membayar iuran Program JKN secara rutin.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Warga Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga saat ini belum bisa terlayani secara gratis di 17 rumah sakit daerah itu. Ini karena, RS tersebut belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Distribusi KIS di RW se-Surabaya sudah bagus. Rumah sakit yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan harus lebih banyak dan baik dalam pelayanannya," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat (22/10).

Menurut dia, ada 17 dari 59 rumah sakit di Surabaya yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akibatnya, warga Surabaya pemegang KIS tidak bisa terlayani secara gratis di rumah sakit itu.

Kota Surabaya telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta pada 1 April 2021. Jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan saat itu mencapai 84,4 persen dari total penduduk sebanyak 2,9 juta jiwa.

Untuk itu, Reni berharap, kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan diperbanyak agar kejadian ditahannya surat keterangan lahir (SKL) warga Maospati oleh rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS karena tidak mampu bayar persalinan, tidak terjadi lagi.

Apalagi, kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta yang digagas Wali Kota Surabaya itu membawa beban APBD Surabaya yang besar dan diperkirakan setahun mencapai Rp 400-an miliar untuk iuran JKN BPJS. Kebijakan UHC, kata dia, hal baik dari wali kota patut diapresiasi dan perlu diimbangi dengan ketercukupan fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS, dan itu leading sektornya ada di dinas kesehatan.

"Saya mendorong makin banyak RS yang kerja sama dengan BPJS agar warga Surabaya lebih banyak pilihan mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas," ujarnya.

Sejumlah rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di antaranya RSUD Dr Soetomo, RSAL Dr Ramelan. RSJ Menur, RSUD Dr Sowandhi, RSU Haji Surabaya, RS Islam Jemursari, RS Universitas Airlangga, RS Bhayangkara Samsoeri, RS Mata Undaan, RS Mata Masyarakat Surabaya, PHC, RSUD Bhakti Dharma Husada, RS William Booth Surabaya, RS Al Irsyad, RS Islam A Yani, RS Royal.

Selain itu, RS Bhakti Rahayu, RS Paru, RSAD Brawijaya Surabaya, RSIA Pura Raharja, RS Darus Syifa, RS Siloam Hospital, RS Adi Husada Kapasari, RSIA Putri Surabaya, RSIA Nur Ummi Numbi, RS Bedah, RSIA Graha Medika, RSIA Lombok 22 Lontar, RS Gotong Royong, dan RS PKU Muhammadiyah.Sedangkan klinik yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan, yakni Klinik Utama Dasa Medika, Klinik Mata Java Katarak, Klinik Mata Dr. Syamsu, Klinik Mata Tritiya, Klinik Utama Hemodialisa 3D, Surabaya Eye Klinik, Klinik Utama 3D, Klinik Rawat Inap Usada Buana.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement