REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengamat hukum internasional Hasyim Djalal menyatakan Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan upaya diplomasi kepada Arab Saudi. Ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hukuman mati bagi Siti Zaenab.

Hasyim menyatakan dalam konteks hukum, setiap negara memiliki yuridiksi hukum masing masing. Artinya, kata dia, semisal ada orang yang melanggar hukum di Arab Saudi, maka yang berlaku adalah hukum Arab Saudi.

“Untuk kasus Zaenab semua mekanisme hukum sudah dilalui. Maka sebenarnya yang bisa dilakukan pemerrintah adalah upaya diplomatik,” ujarnya, Rabu (15/4).

Dia menyatakan upaya diplomatik adalah langkah diluar hukum yang resmi. Ini artinya Indonesia harus menjalankan lobi lobi politiknya pada Arab Saudi. “Nah saya melihat Indonesia tidak maksimal melakukan lobi politik ke Arab Saudi. Padahal itu upaya terakhir untuk menggagalkan hukuman mati bagi Zaenab,” kata dia.

Siti Zaenab merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasa bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Atas kejadian itu Zainab dipernjara di Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan hukuman mati qishash kepada Zaenab sehingga pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Karena putra bungsu korban, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, belum akil baligh, maka pelaksanaan hukuman mati ditunda.

Pada 2013, setelah akil baligh, Walid bin Abdullah menolak untuk memberikan pemaafan kepada Zainab, dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Zainab kemudian dieksekusi pada Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika