REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan seluruh menteri kabinet kerja, untuk menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) 2016.
"Presiden memberi arahan supaya para menterinya memberikan program-program yang pro rakyat dan betul-betul menunjukkan perubahan yang sesuai dengan Nawacita yang telah dikampanyekan," kata Sekrestaris kabinet Andi Widjojanto di Istana Negara Jakarta, Senin (13/4).
Andi melanjutkan, program-program dalam APBNP 2015 merupakan program transisi, yakni antara program pemerintahan sebelumnya dan keinginan pemerintahan Jokowi-JK.
"Untuk 2016 arahan presiden merupakan kesempatan untuk menunjukkan karakter pemerintahan Jokowi-JK dan sesuai Nawacita," katanya.
Ia menjelaskan dalam arahannya, presiden menekankan program para menterinya betul-betul menunjukkan perubahan yang signifikan.
"Presiden tidak menginginkan perubahannya karena hanya mengikuti inflasi, misalnya inflasi 5 persen maka anggaran ke seluruh kementerian naik 5 persen," katanya.
"Presiden menekankan kehadiran negara, membangun dari pinggiran, isu-isu strategis dipaparkan satu-satu agar Nawacitanya betul kelihatan," ujarnya.
Andi juga mengungkapkan dalam RKP 2016 ini sektor maritim, infrastruktur, energi, pangan, parawisata masih menjadi sektor prioritas. Terkait dengan pagu indikatif, Andi mengatakan menteri keuangan secara garis besar sudah mengungkapan.
Misalnya pendapatan negara sekitar Rp1.900 triliun, pengeluaran Rp2.000 triliun lebih, dana transfer daerah lebih besar, anggaran pendidikan masih di atas 20 persen dan anggaran kementerian kesehatan untuk pertama kalinya sesuai dengan UU-nya, yakni 5 persen dari pengeluaran negara.
"Ini sudah diungkapkan menteri keuangan, namun ini masih pagi indikatif dan akan difinalisasi pada Mei 2015," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika