REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status nonaktif yang diberikan kepada Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam jabatan struktural PDI Perjuangan, bukan jaminan. Menurut Pakar komunikasi politik Muhammad Aras, status non aktif tak menjami Puan untuk bisa hanya fokus membantu presiden.

"Bahasa non-aktif yang diberikan terhadap Puan Maharani ya sama juga bohong. Siapa bisa menjamin dia (Puan) tidak bekerja (melupakan urusan) di partainya," kata Aras di Jakarta, Senin (13/4).

Dalam Kongres ke-IV PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama putrinya yakni Puan Maharani, yang kini menyandang status menteri di Kabinet Kerja, masuk dalam daftar pengurus DPP PDIP namun non-aktif. Sedangkan Presiden Jokowi di awal pembentukan kabinet menegaskan kepada seluruh menterinya untuk menanggalkan jabatan di partai politik demi fokus bekerja.

Menurut Aras, meskipun Puan ditunjuk sebagai pengurus non-aktif di struktur kepengurusan DPP PDIP, tetap saja pekerjaannya sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla bisa terganggu. Aras menegaskan dengan status non-aktif itu tidak ada jaminan Puan hanya akan bekerja sebagai menteri.

"Seharusnya kalau sudah menteri ya harus melepas jabatan di partai politik. Walau secara internal hanya nama (status) saja, siapa bisa menjamin," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika