REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sebaiknya gedung-gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggunakan auto debet untuk mempermudah pembayaran listrik.
"Hari ini saya sudah suruh, kenapa sih kita ada uang sudah dipisahkan sudah boleh pakai anggaran mendahului kenapa gak minta PLN, PAM dan Bank, auto debet saja," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/4).
Auto debet sendiri merupakan pembayaran elektronik yang dibuat lansung dari rekening bank dengan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan. Ahok sapaan akrab Basuki mengatakan gedung DKI sebenarnya tidak perlu menunggak untuk pembayaran listrik dan lainnya.
Pasalnya, DKI dapat menggunakan anggaran mendahului, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 belum juga cair. "Setiap tanggal satu udah keluar tagihan dan langsung bayar saja. Bisa diaudit, PLN juga bukan milik swasta punya pemerintah. Kenapa gak langsung auto debet," ujar Ahok sapaan akrab Basuki.
Adapun 158 gedung kantor milik Pemrprov DKI Jakarta menunggak untuk membayar listrik. Hal ini ruapanya telah terjadi selama tiga bulan terakhir. Menurut Heru, retusan gedung milik Pemprov DKI yang mengalami penunggakan terdiri dari kantor kelurahan, kecamatan, kantor dinas atau UPT, puskesmas, serta sejumlah bangunan sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
