REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 antara DPRD dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama memang tengah hangat terjadi.
Peneliti hukum dan politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mengatakan kisruh yang terjadi sekarang diakibatkan karena, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menyusun RAPBD.
"Dalam anggaran harus maksimalkan partisipasi masyarakat, kalau kontrol masyarakat besar maka praktek-praktek tentang penyisipan anggaran tidak akan terjadi," kata Roy Salam, dalam diskusi mengenai penggunan Peraturan Gubernur (Pergub) di kantor Indonesian Coruption Watch (ICW), Selasa (7/4).
Ia mengatakan dalam pengelolaan APBD sendiri memang sudah ada peraturannya. Ada mandat penyusunan APBD yang melibatkan partisipasi publik secara transparan.
Adapun proses perencanaan APBD seharusnya bisa dimulai dari bawah melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), dari tingkat yang paling terkecil. Kemudian dari musyawarah tersebut bisa diketahui dengan jelas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.
"Namun sayangnya tidak ada indikator bahwa ada jaminan hasil musrenbang akan bakal masuk (APBD). Dan sejauh ini belum ada hasil dari musrenbang," papar Roy.
Dengan begitu maka akan muncul pokok-pokok pikiran (Pokir) yang tidak diketahui asal-usulnya. Padahal jika masyarakat bisa ikut terjun ke dalam, maka polemik APBD tidak akan terjadi.
Roy mengungkapkan aspek keterlibatan masyarakat masih dinilai lemah. Dengan begitu oknum dari eksekutif maupun legislatif bisa leluasa bermain dalam anggaran.
"Transparansi dan proses berjenjang yang dilalui harus diperhatikan, jadi siluman melalui pokir bisa dihilangkan," ujar Roy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika