REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  menyatakan salah satu alasan pemblokiran 22 situs Islam karena mereka menjelek-jelekkan Presiden Jokowi.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh P Daulay mengatakan, meskipun alasan BNPT salah satunya situs itu  menjelekkan Presiden Jokowi, hingga belum ada indikasi ada keterlibatan langsung pihak Istana Negara dalam pemblokiran itu. Hanya saja, ia meminta Presiden Jokowi meminta klarifikasi terkait masalah tersebut.

"Namun karena isu ini sudah merebak, sebaiknya Presiden Jokowi memanggil pihak-pihak terkait, termasuk BNPT dan Kementerian Kominfo," kata Saleh, Rabu, (1/4).

Menurut dia, Presiden harus mendapat keterangan resmi dari para pihak terkait untuk mendudukkan persoalan ini sesuai dengan proporsinya. "Kalau Presiden diam, padahal ada sekelompok masyarakat yang gelisah, tentu hal itu tidak arif," ujar politikus PAN tersebut.

Saleh menyebut, kalau Jokowi terus diam, ditakutkan orang malah menilai pihak Istana berada di balik kejadian itu. "Kan itu tidak elok, dan rasanya tidak mungkin."

Karena itu, ia menyarankan, sebaiknya Presiden bertemu dengan BNPT maupun Kementerian Kominfo. Masalah ini harus diselesaikan agar tidak menjadi bola liar yang sulit dibendung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika