REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perwakilan warga menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang, Jawa Tengah.
Perwakilan warga yang terdiri dari para pemilik lahan, petani, nelayan, dan buruh tani datang ke Jakarta untuk menyampaikan fakta yang terjadi di Batang selama beberapa bulan terakhir.
Perwakilan warga juga mengklarifikasi pernyataan dari wakil pemerintah yang menyatakan bahwa proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang telah selesai.
“Pernyataan Presiden Jokowi bahwa proses pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Batang sudah selesai, sepertinya mendapatkan laporan ABS (Asal Bapak Senang) dari bawahannya, laporan tersebut tidak berdasar pada fakta di lapangan,” ujar Team Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto, Rabu (1/4).
Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Jepang minggu lalu, melalui sebuah forum dengan komunitas bisnis Jepang menyatakan bahwa masalah pembebasan lahan untuk PLTU Batang sudah selesai.
Faktanya sampai hari ini, imbuh Arif, masih ada puluhan hektar lahan yang masih tetap dipertahankan warga. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan dialami warga yang menolak pembangunan megaproyek energi kotor ini.
“Saya bersama Pak Carman, warga sekampung saya harus berada di dalam penjara selama lebih dari tujuh bulan, itu semua karena kami berdua menolak rencana pembangunan PLTU Batang di tanah kami,” ujar Cayadi, salah satu warga pemilik lahan dari Desa Karanggeneng.
Warga Batang telah melakukan puluhan kali aksi massa dan melakukan audiensi dengan berbagai kementerian yang terkait dengan PLTU Batang selama empat tahun terakhir.
Warga juga bahkan telah melakukan audiensi dengan pihak Japan Bank for International Cooperation dan parlemen Jepang agar membatalkan investasinya pada PLTU Batang.
Dalam pilpres tahun lalu, hampir 100% warga yang tinggal di wilayah UKPWR memilih Jokowi, karena menaruh harapan besar, bahwa Jokowi akan mendengarkan suara warga Batang seperti janji Jokowi ketika melakukan kampanye di Batang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika