REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Sulitnya akses cepat menuju kawasan wisata Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal terpecahkan. Saat ini, pemerintah menggenjot pembangunan Bandar Udara Buntu Kuni yang ditargetkan beroperasi pada 2018.
Bandara Buntu Kuni dibangun di Kecamatan Mangkendek, Tana Toraja. Para pelaku industri pariwisata di Tana Toraja khusunnya, sangat berharap Bandar Udara Buntu Kuni dapat selesai tepat waktu. Hal itu. agar akses wisatawan ke daerah tersebut lebih lancar.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, wisatawan mancanegera yang mengunjungi Bali sebetulnya banyak yang mengagendakan untuk juga ke Toraja.
''Tapi, karena sulitnya akses lewat udara, mereka terpaksa memilih daerah tujuan wisata lain,'' ujar Syahrul, Senin (30/3).
Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu mengatakan, Toraja sangat dikenal dengan wisata budayanya dan menjadi impian bagi wisatawan mancanegara. Setelah di Bali mereka menghabiskan masa liburannya ke daerah tujuan wisata lain.
Namun, untuk ke Toraja, Syahrul mengatakan, wisatawan mengeluh karena harus menempuh perjalanan darat sejauh 320 kilometer dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
''Kalau Bandara Buntu Kuni sudah rampung tentu mempermudah akses wisatawan dari Bali juga dari daerah lainnya,'' katanya.
Kepala Bandara Toraja Alek Rudi mengatakan, Bandara Buntu Kuni dirintis sejak 2010 dan didanai pemerintah pusat.
Pada 2011 telah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Tana Toraja melalui Panitia Sembilan yang dibentuk Pemda.
Alek mengatakan, panitia ini bertanggung jawab untuk membebaskan lahan dan land clearing seluas 141 hektare melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tana Toraja.
Pekerjaan Bandara Buntu Kuni cukup berat. Bandara ini dibangun pada medan yang rumit karena harus membelah gunung dan menimbun. Bandara tersebut akan diselesaikan secara bertahap.
Diperkirakan pembangunannya menyerap anggaran sekitar Rp 1 triliun lebih. Dana tersebut di luar anggaran pembebasan lahan yang ditanggung pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika