REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) akan terus melanjutkan aksi ultimatum Jokowi di seluruh provinsi di Indonesia. Ini sebagai bentuk kekecewaan PP KAMMI pada kinerja pemerintahan Jokowi.
PP KAMMI memandang bahwa permasalahan besar itu harus mampu dihadapi dan diselesaikan oleh Jokowi sebagai kepala negara. Setidaknya, dalam waktu dekat ini pemerintah mesti mulai serius menyelesaikan persoalan yang dirasakan rakyat langsung seperti kenaikan harga BBM, gas LPG, TDL, pajak materai, tarif tol, harga kebutuhan pokok, dan tiket kereta api serta transportasi lain.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Barri Pratama, mengatakan tugas utama KAMMI ialah mengingatkan dan mengawal agar Jokowi menyelesaikan permasalahan itu dengan tuntas. “KAMMI tidak sedang berbicara “like or dislike”, ini adalah permasalah bangsa. Sehingga, KAMMI terus akan mendorong, membantu, dan mendoakan bapak presiden tercinta,” ujar dia melalui rilisnya, Rabu (25/3).
Untuk itu, tambah Barri, sesuai dengan instruksi nasional PP KAMMI komitmen untuk tetap menjaga gelombang aksi #UltimatumJokowi di berbagai daerah. Harapannya gelombang aksi itu justru makin besar ke depannya.
“Perwakilan KAMMI di 34 provinsi seluruh Indonesia tetap bergerak mengawal #UltimatumJokowi hingga ada perubahan membaik dalam pemerintahan. Aksi akan difokuskan pada titik-titik sentral dan vital masing-masing KAMMI wilayah dan daerah,” terangnya.Barri juga menginformasikan, pekan ini telah dan akan berlangsung empat gelombang aksi #UltimatumJokowi, yakni pada tanggal 23, 25, 27 dan 29.
Tuntutan yang diajukan oleh PP KAMMI untuk Jokowi, simpul Barri, meliputi: (1) Stabilkan segera harga-harga kebutuhan masyarakat baik sembako, BBM, TDL, LPG, dan sebagainya sesegera mungkin; (2) Bangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia; (3) Perkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
