REPUBLIKA.CO.ID, LANGKAWI -- Fenomena peningkatan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme Negara Islam di Irak dan Syria (ISIS) tidak hanya mengancam keamanan kawasan setempat, tetapi juga kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Pemerintah Indonesia telah secara resmi menolak keberadaan paham ISIS, dan mengkategorikannya sebagai kelompok teroris.
"Karenanya, Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstremisme di kawasan melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Langkawi, Malaysia, belum lama ini.
Dalam siaran pers yang diterima Republika, Menhan Ryamizard bertemu dengan Menhan seluruh anggota ASEAN, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh. Bertindak sebagai ketua sidang adalah Menhan Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein yang menjabat sebagai Ketua ADMM tahun 2015.
"Tujuan Pertemuan adalah untuk membahas, mengkoordinasikan, dan mengambil keputusan serta mensahkan berbagai inisiatif kerja sama pertahanan dan keamanan di ASEAN," kata Ryamizard.
Dalam agenda Exchange of Views on Regional and International Security and Defence Issues tersebut, selain dibahas mengenai ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, disinggung pula isu keamanan nontradisional. Antara lain, kejahatan siber, perompakan di laut, perdagangan manusia, penyakit menular, peredaran obat-obatan terlarang, bencana alam, pemanasan global, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya.
Indonesia, kata Ryamizard, mengkategorikan isu keamanan nontradisional itu sebagai ancaman nyata yang dihadapi oleh seluruh negara anggota. "Oleh karenanya, semangat kerja sama ASEAN perlu dimantapkan guna menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut. Sementara itu, ancaman yang tidak nyata bagi Indonesia adalah perang antar negara yang potensinya sangat kecil terjadi di ASEAN," ujarnya.
Dalam pertemuan itu Menhan Ryamizard mengundang seluruh Menhan ASEAN untuk hadir pada forum dialog tahunan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) 2015 yang dilaksanakan pada Agustus mendatang. Di sela-sela mengikuti Pertemuan ke-9 ADMM ini Menhan menyempatkan melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Filipina, Kamboja, Thailand, dan Brunei Darussalam.
Dalam pertemuan bilateral dengan Menhan Filipina, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama maritim. Hal itu akan direalisasikan dengan rencana melakukan patroli terkoordinasi antara dua angkatan bersenjata di Laut Sulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika