REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Para petani di Kota Tasikmalaya khawatir adanya beras impor. Menurut mereka, kedatangan beras impor ke daerah bisa merugikan para petani.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menanggapi, adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mendatangkan beras impor, Pemerintahan Kota (Pemkot) tidak bisa menolaknya.

Budi menjelaskan, beras dari mana saja bisa masuk ke daerah. Kewenangan Pemkot tidak sampai ke sana. Budi menegaskan, yang seharusnnya menghentikan beras impor adalah pemerintahan pusat.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Kota Tasikmalaya (Gapoktan) Uyun menegaskan, jika beras impor sampai Ke Kota Tasikmalaya, para petani akan sangat dirugikan. "Harga gabah atau pun beras dari petani akan jatuh," ujar Uyun kepada Republika, Senin, (23/3)

Uyun mengatakan, Kota Tasikmalaya menghasilkan gabah dan beras yang melimpah. Secara matematika, Kota Tasikmalaya tidak membutuhkan beras impor. Ia menjelaskan, ada lahan seluas lebih dari 5000 hektare yang siap di panen.

Tentu saja lahan seluas itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tasikmlaya. Bahkan hasil panen di sini bisa men-suplay ke daerah lain.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka peluang impor beras. Kebijakan impor tersebut ditegaskan dalam Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Inpres tersebut ditandatangani Presiden pada 17 Maret lalu untuk menggantikan Inpres Nomor 3 Tahun 2012.

Ikuti Whatsapp Channel Republika