REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan pembatalan pembahasan RAPBD DKI 2015 bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang sedianya dilakukan hari ini, Selasa (17/3), terjadi akibat ketidaksiapan pihak eksekutif (Gubernur DKI Jakarta).

"Pada saat saya tanyakan ke eksekutif, tim TAPD, melalui badan anggaran, ternyata dia nggak siap dengan APBD yang diserahkan eksekutif ke Kemendagri. Nah besok kita tembuskan lagi, kita mulai lagi setelah kita terima APBD versi pemda DKI yang diserahkan ke Kemendagri, hard copynya," katanya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Menurutnya hal ini dilakukan selain guna membangun budaya tertib administrasi, serta meluruskan segala persoalan yang ada dalam sengketa ini.

"Karena bukan apa-apa, kita mau bahas gimana ya kan? Kita dapet APBD yang punya Kemendagri yang setelah dievaluasi. Kita kan nggak tau yang mana yang punya ini, nah kita harus samakan dulu," jelasnya.

"Kalau kita melihat daripada surat APBD yang diserahkan Kemendagri kepada kita, yang dapat tembusan DPRD ini. Ini banyak sekali, permasalahan-permasalahan yang dilarang, nah saya mau tau juga," tambah Prasetyo.

Politisi PDI-Perjuangan itu menolak lembaga pimpinannya disebut menghambat terealisasinya APBD DKI 2015. "Nah saya mau tau, kan ini sudah berkembang bahwa APBD di mata masyarakat dihambat oleh DPRD atau ada dana siluman, nah makanya kita mau buka, " katanya.

Sebelumnya Kemendagri memerintahkan agar lembaga ekskutif dan legislatif duduk bersama guna membahas RAPBD DKI 2015 hasil evaluasinya. Pembahasan ini sendiri dijadwalkan mulai pada, Rabu (18/3) pukul 10.00 WIB esok, dan rapat terbuka untuk umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika