REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kecintaan terhadap Tanah Air harus dibuktikan dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman. Salah satunya dari ancaman kejahatan narkoba internasional.
Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin menegaskan tidak ada alasan bagi warga negara Indonesia untuk menolak mendukung hukuman mati terhadap bandar narkoba jika benar-benar mencintai Tanah Air. "Jangan sampai anggota masyarakat kita dihancurkan oleh narkoba. Kalau sekarang pemerintah mau menghukum mati bandar narkoba, harus didukung. Kita dukung Pak Jokowi. Komisi I mendukung, meski bangsa lain protes. Karena itu menghancurkan NKRI dan bangsa Indonesia," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (16/3).
Hal senada juga disampaikan Zainuddin saat memberi materi Sosialisasi 4 Pilar MPR (UUD NRI 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Aula RW 02 RT 04, Gang Mas, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, akhir pekan lalu.
Dalam kesempatan itu hadir pula Wakil Camat Jatinegara Manson dan Lurah Balimester Agustina.
Zainuddin lalu mengatakan, bukti lain untuk menunjukkan kecintaan terhadap Tanah Air adalah dengan memahami sejarah berdirinya negara dan bangsa Indonesia. Menurut politisi PKS ini, masih banyak warganegara Indonesia yang tidak memahami sejarah bangsanya sendiri.
"Negara ini lahir pada 17 Agustus 1945. Tapi sebelum negara ini lahir, bangsa ini sudah lebih dulu lahir yang disebut Nusantara, yang membentang dari Thailand Selatan hingga Papua dan Filipina Selatan. Jadi ini adalah bangsa besar dulunya dan saat ini. Karena itu harus kita jaga kedaulatannya," cetusnya.
Zainuddin lalu menjelaskan tentang sejarah Pancasila dan UUD 1945 yang telah mengalami 4 kali amandemen sejak tahun 1999.
Politisi yang terpilih dari Dapil DKI 1 ini juga menyinggung keberadaan ISIS yang secara tidak langsung menjadi ancaman bagi nasionalisme dan kedaulatan NKRI. Terungkapnya 16 WNI yang hilang dan tertangkap di Turki terkait dugaan keterlibatan dengan ISIS, menurut Zainuddin, makin melengkapi kasus-kasus sebelumnya soal keterlibatan WNI di ISIS.
Bagi Zainuddin, pemerintah sudah harus mengeluarkan kebijakan tegas dan strategis agar tidak ada lagi WNI yang 'hijrah' ke ISIS.
"Masalah ISIS ini masalah krusial dan fundamental dari sisi nasionalisme dan integrasi NKRI. Penguatan pilar-pilar ke-Indonesia-an menjadi hal yang harus dilakukan kepada setiap warganegara," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika